Sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KKSK) Raden Pardede mengungkapkan ada empat langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak krisis global yang mulai membekas pada beberapa sektor ekonomi di tanah air.
Pertama adalah menyentuh sektor keuangan dan pasar modal, yakni dengan memberikan fasilitas likuditas dan pelonggaran aturan.
Kedua, kebijakan fiskal berupa konsolidasi fiskal dan pembiayaan stimulus.
Ketiga, adalah sektor rill, yakni dengan pelaksanaan stimulus secara efektif khususnya di sektor infrastruktur dan pertanian.
Keempat adalah program anti kemiskinan yakni, PNPM dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Untuk perbankan, menurut dia, yang harus dilakukan adalah menjaga kepercayaan antara bank, juga antara kreditur dan debitur. Ia mencontohkan, kapitalisasi saham perusahaan keuangan terkemuka dunia, seperti Citigroup yang pada kuartal kedua mencapai USS 255 miliar, namun pada 20 Januari lalu menciut menjadi USS 79 milliar.
“Ini menggambarkan penciutan. Menunjukkan kemampuan bank memberikan kredit tidak ada. Oleh karena itu, resesi dunia akan cukup panjang,” ujarnya dalam sebuah seminar memperingati Hari Pers Nasional di Hotel Century, Jakarta, Minggu (8/2).
Kesamaan Regulasi
Sementara Anggota Komisi Xl Dradjad Wibowo di kesempatan yang sama mengatakan, yang perlu dilakukan dalam menopang pertumbuhan ekonomi saat ini adalah penguatan sektor swasta melalui dukungan regulasi baik di daerah maupun pusat.
Pasalnya, lanjut Dradjat, regulasi yang dibuat pemerintah dan DPR yang semua dapat mendorong pertumbuhan sering sekali terhambat Contohnya keberadaan peraturan daerah soal pungutan lalu lintas arus barang, juga regulasi yang rumit bagi seorang investor untuk menindaklanjuti pembangunan infrastruktur, dengan menimbulkan banyak pos perijinan.
“Yang sangat simple pendaftaran perusahaan sekarang ini yang jadi penghambat. Saya dapat banyak laporan, orang-orang yang baru mau buka perusahaan tidak bisa bergerak secara formal karena Sisminbankum diblokir. Padahal kalau ada kasus pidana, orangnya yang diambil dan sistemnya jangan sampai drop, atau sampai ditutup sistemnya,” terangnya di kesempatan yang sama.
Kemudahan regulasi lain adalah penghapusan pajak yang terkait dengan aktivitas sektor pertanian dan industri pengolahan. “Seperti pengolahan kedelai, coklat, dimudahkan saja, kalau perlu menghapuskan pajak mereka, luga regulasi yang menghapuskan persyaratan-persyaratan pendaftaran,” ungkapnya.
Kemudahan regulasi juga bisa dinegosiasikan dengan Bank Indonesia (BI) melalui penghapusan bobot risiko untuk industri pengolahan, sehingga dampaknya ke pertanian akan semakin besar. “Ini jauh efektif dibandingkan dengan belanja anggaran saja,” ungkapnya.
Pasar Domestik
Sementara itu Deputi Senior Gubernur BI Miranda Goeltom berharap pemerintah harus serius mengembangkan produk domestik dengan mengoptimalkan pasar dalam negeri. Pasalnya, dengan melihat kecenderungan penurunan ekspor beberapa bulan terakhir, maka ekspor tidak bisa diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi.
“Pasar domestik dengan demand penduduknya yang banyak lebih bisa diharapkan” ujarnya. Selain itu, menurut Miranda masih ada satu cara lagi yaitu dengan stimulus fiskal. Namun saat ini, walau uangnya ada tetapi implementasinya belum tentu terjadi. “Kita tahu dana untuk menstimulasi ekonomi itu sudah tersedia tapi apakah itu dapat terimplementasikan tergantung dari kapasitas pemerintah daerah yang dapat membelanjakannya,” ungkapnya.
Secara terpisah Menkeu Sri Mulyani mengatakan, prediksi tren pertumbuhan ekonomi global hanya 0,5 % cukup memprihatinkan. Namun, pemerintah mencoba agar resesi global tidak berimbas ke Indonesia.
Sumber : Harian Kontan
